Hukum Islam Membangun Rumah di Atas Tanah Orang Lain

Barokahku.my.id

Selasa, 28 Oktober 2025

Memahami hukum Islam membangun rumah di atas tanah orang lain adalah sebuah keharusan, sebab isu ini sering kali menjadi pemicu sengketa yang rumit dalam masyarakat, bahkan di antara anggota keluarga sendiri. Fenomena mendirikan bangunan di atas lahan yang bukan miliknya, baik karena warisan yang belum terbagi, tanah kerabat, atau sekadar ketidaktahuan, sering terjadi di sekitar kita. Tanpa pemahaman yang benar, tindakan ini bisa berujung pada kezaliman, pemutusan silaturahmi, dan hilangnya keberkahan harta.

Islam, sebagai agama yang paripurna, telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah atau interaksi sosial terkait kepemilikan harta. Prinsip keadilan, kejelasan akad, dan larangan merampas hak orang lain menjadi fondasi utamanya. Oleh karena itu, mengetahui bagaimana syariat memandang masalah ini bukan hanya penting untuk menghindari dosa dan perselisihan, tetapi juga untuk menemukan solusi yang adil dan diridai Allah SWT saat masalah sudah terlanjur terjadi.

Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk hukum membangun rumah di atas tanah milik orang lain menurut kacamata fiqih Islam. Kita akan menyelami dasar hukumnya dari Al-Qur'an dan Hadis, membandingkan pandangan para ulama dari berbagai mazhab, hingga menawarkan solusi praktis yang sesuai dengan syariat dan hukum positif yang berlaku.

Pengertian dan Dasar Hukum Islam

Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami esensi masalah ini. Mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain pada dasarnya adalah tindakan memanfaatkan atau menguasai properti yang bukan hak kita. Dalam fiqih, ini berkaitan erat dengan konsep kepemilikan (milkiyah) dan larangan mengambil hak orang lain secara batil (tidak benar), yang dikenal dengan istilah ghasb.

Dasar hukum membangun rumah di tanah orang lain menurut Islam sangat jelas dilarang jika dilakukan tanpa izin dan keridaan dari pemilik sah. Larangan ini berakar pada prinsip-prinsip fundamental syariat yang melindungi kehormatan dan harta setiap individu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa': 29)

Ayat ini secara tegas melarang segala bentuk transaksi atau penguasaan harta yang tidak didasari oleh kerelaan kedua belah pihak. Mendirikan bangunan permanen di tanah orang lain tanpa akad yang jelas termasuk dalam kategori "memakan harta dengan jalan batil".

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga memberikan ancaman yang sangat keras terkait perampasan hak tanah, meskipun hanya sejengkal. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau bersabda:

"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan di lehernya tujuh lapis bumi pada hari kiamat." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa mengambil hak tanah orang lain, yang menjadi landasan utama mengapa pandangan syariat tentang tanah dan bangunan sangat ketat.

Definisi Kepemilikan dalam Islam

Dalam Islam, kepemilikan (milkiyah) adalah hak khusus seseorang atas suatu harta yang diakui oleh syariat, yang memungkinkannya untuk memanfaatkan dan mengelolanya selama tidak bertentangan dengan hukum. Hak ini dilindungi dan tidak boleh diganggu gugat tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Hubungan antara Tanah, Hak Milik, dan Bangunan dalam Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah membedakan antara kepemilikan tanah (milkiyah al-ardh) dan kepemilikan bangunan (milkiyah al-bina'). Ketika seseorang membangun di atas tanah orang lain, terjadi pertemuan dua hak milik pada satu lokasi. Hukum Islam mengatur interaksi ini dengan sangat rinci untuk memastikan tidak ada pihak yang dizalimi. Status bangunan dan nasibnya sangat bergantung pada ada atau tidaknya izin dari pemilik tanah.

Pandangan Ulama & Mazhab Fiqih

Para ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa membangun di tanah orang lain tanpa izin adalah haram dan termasuk perbuatan ghasb. Namun, mereka memiliki beberapa perbedaan pandangan mengenai solusi dan konsekuensinya.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali: Cenderung lebih tegas. Menurut pandangan ini, pemilik tanah memiliki hak penuh untuk meminta pembangun agar membongkar bangunannya dan mengembalikan kondisi tanah seperti semula. Semua biaya pembongkaran ditanggung oleh pihak yang membangun tanpa izin. Pemilik tanah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas bangunan tersebut.
Mazhab Hanafi: Menawarkan pandangan yang lebih rinci. Jika pembongkaran bangunan akan merusak tanah, maka pemilik tanah diberi pilihan: (1) Membayar nilai bangunan tersebut (setelah dikurangi biaya bongkar) dan memilikinya, atau (2) Meminta bangunan dibongkar. Opsi ini bertujuan untuk mencari solusi yang paling sedikit mudaratnya bagi kedua pihak.
Mazhab Maliki: Mirip dengan Mazhab Hanafi, pandangan ulama Maliki juga mempertimbangkan kondisi dan niat. Jika pembangun beriktikad baik (misalnya, mengira itu tanahnya), solusinya bisa lebih lunak. Namun jika niatnya buruk, maka hukumannya lebih tegas, yaitu wajib dibongkar.

Pendapat Ulama Klasik vs Ulama Kontemporer

Ulama klasik lebih fokus pada teks-teks dalil secara literal, sehingga penekanannya adalah pada hak mutlak pemilik tanah untuk meminta pembongkaran. Sementara itu, ulama kontemporer seringkali mempertimbangkan aspek maslahah mursalah (kemaslahatan umum). Mereka cenderung mendorong mediasi dan solusi damai yang tidak menimbulkan kerugian lebih besar, seperti memaksa sebuah keluarga kehilangan tempat tinggal satu-satunya.

Contoh Fatwa atau Kasus Nyata

Lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga Islam terpercaya lainnya seringkali mendapatkan pertanyaan ini. Dalam fatwanya, mereka umumnya akan menegaskan keharaman perbuatan tersebut jika tanpa izin. Namun untuk solusinya, mereka akan menyarankan jalan tengah. Misalnya, pemilik tanah dan pemilik bangunan bermusyawarah untuk menentukan skema sewa (ijarah), jual beli tanah kepada pemilik bangunan, atau jual beli bangunan kepada pemilik tanah dengan harga yang adil. Kunjungi situs mui.or.id untuk referensi fatwa terkait muamalah.

Hak Kepemilikan dan Ganti Rugi (Kompensasi)

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama terkait ganti rugi. Di sinilah prinsip al-ghasb (perampasan hak) dan akad syirkah (kerjasama) menjadi relevan.

Jika Rumah Dibangun Tanpa Izin

Ini adalah kasus ghasb murni. Hak utama ada pada pemilik tanah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ia berhak menuntut pembongkaran. Namun, Islam juga membuka pintu damai. Pemilik tanah bisa menawarkan untuk membeli bangunan dengan harga yang wajar (sesuai nilai material saat itu), atau sebaliknya, menawarkan tanahnya untuk dijual kepada si pembangun. Tidak ada paksaan dalam opsi ini; ini murni jalan keluar jika disepakati bersama. Hukum ganti rugi dalam Islam dalam kasus ini tidak berlaku bagi pembangun, karena ia berada di posisi yang salah sejak awal.

Jika Dibangun dengan Izin, Tetapi Kemudian Terjadi Sengketa

Kasus ini berbeda. Misalnya, seseorang diizinkan membangun oleh kerabatnya secara lisan, namun di kemudian hari pemilik tanah atau ahli warisnya menginginkan tanah itu kembali. Di sini tidak terjadi ghasb, melainkan akad (perjanjian) yang tidak lengkap. Solusinya adalah:

Kembali ke Akad Awal: Jika ada kesepakatan awal (misal: "nanti kalau butuh, kamu bongkar ya"), maka itu yang dipegang.
Musyawarah: Jika tidak ada akad yang jelas, jalan terbaik adalah musyawarah. Pemilik tanah tidak bisa serta-merta mengusir. Ia harus memberikan kompensasi yang adil atas bangunan yang telah berdiri, karena bangunan itu didirikan atas izinnya. Nilai kompensasi bisa disepakati bersama.

Studi Kasus & Analisis

Mari kita analisis sebuah contoh yang sering terjadi di masyarakat. Seorang adik membangun rumah di bagian belakang tanah milik kakaknya dengan izin lisan. Bertahun-tahun mereka hidup rukun. Namun, setelah sang kakak meninggal, anak-anaknya (ahli waris) meminta sang paman untuk pindah karena tanah tersebut akan dijual untuk membagi warisan.

Studi Kasus dan Pandangan Ulama

Dalam kasus ini, sang paman (adik) tidak bisa dianggap merampas hak karena ia membangun atas izin pemilik asli (kakaknya). Ahli waris, meskipun kini menjadi pemilik sah tanah tersebut, tidak bisa secara sepihak menyuruh pamannya membongkar rumah tanpa kompensasi. Pandangan ulama dalam situasi ini adalah mendorong ishlah (perdamaian). Solusi yang dianjurkan antara lain:

Para ahli waris membayar ganti rugi atas bangunan rumah tersebut sesuai nilai wajar, kemudian rumah itu menjadi bagian dari harta waris.
Sang paman membeli bagian tanah tempat rumahnya berdiri dari para ahli waris dengan harga pasar.
Jika tanah dijual seluruhnya, maka hasil penjualan harus dibagi secara adil, di mana sang paman mendapatkan bagian senilai bangunannya, dan sisanya dibagi untuk ahli waris.

[Baca juga: Hukum Menguasai Tanah Orang Lain Menurut Islam]

Pelajaran Moral dan Etika Sosial yang Bisa Diambil

Kasus ini mengajarkan betapa pentingnya akad tertulis dalam setiap urusan muamalah untuk menghindari sengketa di masa depan. Selain itu, nilai silaturahmi dan mencari solusi yang tidak merugikan pihak lain harus diutamakan di atas ego dan kepentingan pribadi.

Solusi dan Jalan Tengah Menurut Syariat

Ketika sengketa sudah terjadi, Islam selalu mengedepankan solusi damai dan adil. Berikut adalah cara menyelesaikan sengketa tanah dalam Islam yang bisa ditempuh, baik secara syar'i maupun hukum positif.

Langkah-Langkah Syar'i dan Hukum Positif

Tabayyun (Klarifikasi): Duduk bersama antara pemilik tanah dan pemilik bangunan untuk saling mengklarifikasi hak, keinginan, dan duduk perkara dengan kepala dingin.
Ishlah (Mediasi): Jika komunikasi buntu, libatkan pihak ketiga yang netral dan dihormati, seperti tokoh masyarakat, ustadz, atau mediator dari lembaga keagamaan. Tujuannya adalah mencari titik temu yang diridai semua pihak.
Musyawarah untuk Mufakat: Fokus pada solusi konkret seperti sewa-menyewa (jika bangunan ingin tetap berdiri, pemilik bangunan membayar sewa tanah), jual-beli (tanah atau bangunan), atau bagi hasil jika properti itu produktif.
Jalur Hukum: Jika semua jalan damai gagal, menempuh jalur hukum negara adalah pilihan terakhir. Hukum Agraria di Indonesia juga melindungi hak kepemilikan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.

Peran Mediasi dan Lembaga Keagamaan

Peran mediator sangat vital. Mereka bisa memberikan pandangan dari sudut pandang fiqih kepemilikan tanah dalam Islam yang seringkali tidak terpikirkan oleh pihak yang bersengketa. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga mediasi syariah terkadang juga bisa membantu menemukan solusi hukum Islam untuk bangunan di atas tanah orang lain.

Kesimpulan

Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan dan mengharamkan segala bentuk kezaliman terkait harta. Membangun rumah di atas tanah orang lain tanpa izin yang jelas adalah perbuatan terlarang yang dapat mendatangkan dosa besar dan sengketa berkepanjangan. Kejelasan akad, baik lisan maupun tulisan, adalah kunci untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Jika sengketa sudah terjadi, syariat Islam menyediakan jalan keluar yang adil melalui musyawarah, mediasi, dan kompensasi yang layak, dengan tujuan utama menjaga keadilan dan tali persaudaraan. Pada akhirnya, pemahaman mendalam tentang hukum Islam membangun rumah di atas tanah orang lain bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang cerminan iman, etika, dan upaya mencari keberkahan dalam setiap jengkal harta yang kita miliki.

Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan senantiasa berada dalam lindungan serta tuntunan syariat-Nya. Amiin.

Untuk referensi lebih mendalam mengenai fiqih muamalah, Anda dapat merujuk pada sumber-sumber terpercaya seperti islamqa.info atau berkonsultasi langsung dengan ulama di sekitar Anda.